Depok -- Tata kelola pendidikan harus terus menerus dilakukan secara efektif dan efisien baik dari sisi penggunaan anggaran maupun proses pendidikan itu sendiri. Efisiensi dilakukan karena dari sisi anggaran pendidikan terus membaik, sedangkan efektivitas dilakukan karena proses di dunia pendidikan tidak bisa dibalik (irreversable).

"Efisiensi tidak harus diterjemahkan pengiritan, tetapi ketepatan dalam mengalokasikan sumber daya termasuk dana," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) Tahun 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).

Hadir pada acara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Pimpinan Komisi X DPR RI, Pimpinan Komisi III DPD RI, pimpinan perguruan tinggi/universitas/politeknik/sekolah tinggi, pejabat eselon I dan II Kemdiknas. RNP juga dihadiri oleh para kepala dinas provinsi/kab/kota dan pimpinan pengurus organisasi bidang pendidikan.

Jakarta --- Dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 Rp1.229 triliun, sebanyak Rp248 triliun (20,2%) dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan.  Dari jumlah tersebut, Rp158 triliun di antaranya ditransfer ke daerah.

"Enam puluh persen lebih dana pendidikan ditransfer ke daerah," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Sosialisasi Program Prioritas Kesejahteraan Rakyat 2011 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Selasa (4/1/2011).

Mendiknas menyampaikan, sebanyak Rp89 triliun anggaran fungsi pendidikan dialokasikan untuk pemerintah pusat. Mendiknas memerinci, dari anggaran pusat sebanyak Rp55 triliun untuk Kemdiknas, Rp27 triliun untuk Kementerian Agama, dan Rp6,8 triliun untuk kementerian/lembaga lainnya. "Ada 18 kementerian yang punya kewenangan untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Oleh karena itu, anggarannya juga disebar," katanya.